PERKEMBANGAN GLOBALISASI SERTA DAMPAKNYA DALAM ISU POLITIK DUNIA

 

Politik global adalah satu jaringan dan jejaring yang kompleks dari berbagai macam agen, negara dan non negara, yang membentuk suatu struktur yang kurang memiliki kedekatan, juga konflik satu sama lainnya. Sementara struktur tersebut  tidak lain adalah sebuah Konteks dalam kehidupan sosial yyang berunah bentuk dan diperbaharui, hilang serta  muncul Kembali. Hal itu  tergantung pada luas pemakaian atas setiap  ide-idenya. Struktur bukanlah sebuah agregat kepentingan rasional yang stabil an tumbuh secara linier. Dalam isi meliputi satu set ide tentang peranan, fungsi dan nilai-nilai yang diterima dan dijalankan. Struktur menjadi hal yang lazim karen banyak yang percaya bahwa memang hal tersebutlah  yang ada pada struktur itu. Setiap pengetahuan tentang struktur politik global harus dipelajari dari ide-ide yang menjadi penghubung elemen-elemennya yang kompleks secara lintas nasional dan memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dalam rangka menunjukan tantangan-tantangan yang dihadapi, dalam tulisan ini dijelaskan hubungan antara isu-isu politik yang hendak dipecahkan dan jalan yang dipilih untuk mengatasinya. Sebagai sebuah proyek di bidang politik yang telah mendunia, globalisasi memunculkan problematika karena terus mengundang konflik dan perang. Kategori yang memberikan akibat-akibat yang berbeda pada penerapan-penerapan praktisnya adalah ide-ide tentang masyarakat global. Sebagai sebuah bentuk kekuasaan normatif, dibutuhkan kesepahaman baru tentang isi yang terpenting dari masyarakat global. Ketidaksejajaran dalam meletakan kekuasaan agen-agennya dan jalur-jalur yang dipilih untuk sampai kepada penerimaan itu merupakan kendala untuk mencapai masyarakat global yang damai.

Pandangan Politik Internasional

Kekerasan politik skala besar membunuh ribuan setiap bulan di seluruh dunia dan memaksa lebih banyak lagi untuk negara dan lintas batas. Konflik bersenjata memiliki konsekuensi ekonomi yang merugikan, merusak fungsi sistem politik, mencegah negara-negara melarikan diri dari kemiskinan yang mengerikan, dan menghambat bantuan kemanusiaan di mana yang paling dibutuhkan. Tantangan mencegah, mitigasi, dan beradaptasi dengan kekerasan politik skala besar sangat menakutkan ketika meningkat di lokasi dan pada saat-saat di mana ia berada tidak diharapkan. Pembuat kebijakan dan responden pertama akan manfaat besar dari sistem yang secara sistematis memantau semua lokasi yang berisiko konflik dan menilai probabilitas konflik onset, eskalasi, kelanjutan. Kemudian berdasarkan isu yang terus mengalami perkembangan terdapat berbagai macam gejolak politik internasional yang saat ini perlu dikaji hal  tersebut tentunya menjadi perhatian serius dunia internasional. Baru baru ini banyak sekali kasus politik di dunia yang memiliki banyak problematika terkait politik yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut , apalagi di tengah pandemic kali ini banyak negara di belahan dunia yang kalang kabut menghadapi pandemi virus covid-19. Banyak negara yang mulai kesulitan mengendalikan pandemic ini sehingga kebijakan pun banyak diambil oleh para kepala negara di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. 

Kemudian disisi lain isu politik global juga terus diperbincangkan khususnya yang akan menjadi topik dan pembahasan kita kali ini terkait gejolak politik dunia yang terjadi di negara Amerika Serikat. Politik internasonal memang tidak bisa terlepas dari negara adidaya dunia tersebut. Hal itu dapat kita buktikan dalam pemilihan presiden yang terjadi di negara paman Sam tersebut. Kegiatan politik Amerika Serikat menjadi sorotan yang besar di kalangan para pakar politik dunia. Pemilihan presiden Amerika Serikat menjadi topik hangat yang saat ini juga masih diperbincangkan karena kepemimpinan Donald trump yang penuh kontroversi serta terjadi berbagai kasus yang melanggar ham khususnya kasus yang baru baru ini hangat diperbincangkan terkait ras kulit hitam di Amerika Serikat yang ditembak oleh kepolisian Amerika Serikat. Kemudian juga tentunya kisah politik Donald Trump yang tidak mau mundur dari kursinya di Gedung putih karena sudah jelas bahwa pesaingnya di pilpres kemarin yaitu Joe Biden menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan adanya kasus yang banyak melakukan perlawanan terhadap Donald trump karena mereka ingin trump segera meninggalkan kursi presiden. Kemudian para pendukung Trump juga ingin melakukan terror terhadap presiden terpilih Joe Biden. Hal tersebut tentu membuat perkembangan politik internasional sangat sensitif Ketika membicarakan hal tersebut karena terjadi berbagai kisruh politik yang terus diperdebatkan.

Paham Kedaulatan

Setiap penilaian tentang politik global untuk jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ide-ide yang dikembangkan dalam filsafat politik Barat. Secara tipikal para pemikir di masyarakat ini meyakini sifat dasar dari dunia sosial menghasilkan bayangan manusia dimana terdapat keadaan yang anarki dalam kehidupan individu-individu dan individu-individu tersebut tidak mampu menerima ancaman sosial pada level yang tinggi. Ketakutan akan ancaman dan kidakmampuan menerima kekacauan menjadi motif utama individu-individu untuk mengorbankan sebagian kebebasan, dengan tujuan menaikan tingkat keamanan, dan pada proses inilah pemerintah dan negara muncul. Kerjasama multilateral juga dimunculkan dalam pemikiran tentang sifat alami, namun dengan penekanan-penekanan yang kuat pada tujuan-tujuan rasional manusia. Anarki, egoisme, self interest adalah konsep-konsep yang hampir selalu muncul untuk menjelaskan hubungan antar manusia maupun antar negara-negara (Hoffman 1999).

Berdasarkan pandangan tentang sifat alami manusia, individu-individu berada dalam kumpulan-kumpulan untuk mempertahankan diri dari serangan pihak lain dan mengamankan kepentingannya, termasuk keamanan atas harta benda dan semua yang diakui sebagai hak-hak milik pribadinya. Pemahaman ini yang paling banyak dan paling sering dipakai untuk menerangkan perilaku manusia dan negara-negara. Pendekatan konflik menjadi suatu yang tak terelakkan, berdasarkan pemahaman tentang sifat alami, dan pada akhirnya akan diselesaikan melalui perang. Realisme adalah salah satu aliran pemikiran yang menyumbang besar dalam menyebarkan pengetahuan ini. Secara khusus realisme memberi perhatian kepada kekuatan persenjataan yang bisa mengakibatkan kerusakan massal. Mereka meyakini negara-negara yang menguasai persenjataan lebih suka damai ketimbang perang karena perang akan menghancurkan diri sendiri (Waltz 1979; Morgenthau 1985; Stephen Krasner 1988, 1999; Gilpin 1991; Buzan 1991; Mearsheimer 2001).

Sarjana realisme yang memberi perhatian kepada masalah-masalah kekerasan dan perang umumnya memulai studinya dengan bertanya mengapa berbagai negara yang berbeda, bahkan bertentangan secara ideologis, berperilaku sama, saling  berebut pengaruh dan kekuasaan. Sementara realisme juga menyadari bahwa perlombaan persenjataan dalam jangka pendek buruk akibatnya, juga buruk akibatnya bagi perdamaian untuk jangka panjang. Sesungguhnya kekuatan persenjataan tidak bisa menghapuskan masalah kekerasan dan perang. Sebab aktor negara tidak akan mampu memperkirakan semua kondisi yang menggiring negara-negara kepada perang (Jervis 1976, 80-82). Sekalipun begitu ide-idenya telah menjadi satu dalam tindakan para aktor dan diterima sebagai suatu yang lazim untuk menghadapi masalah-masalah keamanan.

Studi Kasus Terpilihnya Presiden Baru Amerika Serikat

Terpilihnya presiden Joe biden sebagai presiden baru Amerika Serikat menjadi sorotan tajamm politik internasional karena kasus dari Donald trump yang tidak mau mundur dari kursi jabatannya. Hal tersebut tentu memancingg amarah warga negara paman Sam tersebut karena banyak sekali yang memang menginginkan trump untuk segeran mundur . Kemudian disisi lain Trump juga enggan mengakui kekalahannya hal tersebut membuat banyak sekali pendukung Joe Biden yang melakukan pemakzulan dan berupaya keras untuk melengserkan paksa Donald Trump. Kemudian juga beberapa hari kemudian setelah ini trump tentu  akan segera dilengserkan karena pelanytikan joe biden yang tinggal menghitung hari, hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang positif agar tidak terjadi lagi situasi politik yang memanas. Dengan begitu Donald Trump memang harus segera meninggalkan kursi kepemimpinannya karena akan segera digantikan oleh Joe Biden. Adapun hal  ini menjadi topik yang sangat ramai diperbincangkan terkait gejolak politik internasional yang mengalami gejolak besar karena ada pada negara adidaya tersebut. Isu politik tersebut sangat hangat diperbincangkan mengingkat kedudukan negara yang mejadi superpower dunia juga masih kacau dalam urusan politik tentunya hal iini juga akan dikaji lebih lanjut dan menjadi pokok bahasan yang menarik.

Banyak  pihak  yang  memahami bahwa impeachment merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat  tinggi  dari  jabatannya. Sesungguhnya  arti  impeachment  sendiri merupakan  tuduhan  atau  dakwaan sehingga  impeachment  lebih  menitik-beratkan  pada  prosesnya  dan  tidak  mesti berakhir  dengan  berhenti  atau  turunnya Presiden  atau  pejabat  tinggi  negara  lain dari  jabatannya.  Dalam  praktek  impeachment  yang pernah  dilakukan di  berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan berhentinya  seorang pimpinan  negara.  Di Amerika  pernah  terjadi  beberapa  kali proses  impeachment  terhadap  Presiden misalnya  pada  Andrew  Johnson,  Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun,  kesemua  tuduhan  impeachment yang  dilakukan  di  Amerika  itu  tidak berakhir  pada  berhentinya Presiden.  Dan tentunya hal ini hamper terjadi lagi di era saat ini dimana presiden Donald Trump enggan mengundurkan diri dari kursinya sebagai mantan presiden Amerika Serikat karena kekalahannya yang memang benar dari pesaingnya Joe Biden. Banyak pihak yang membahas hal tersebut dan tentunya cukup kecewa akan kepurtusan Trump yang enggan lapang dada menerima kekalahannya dari Joe Biden.

 Mengenai  mekanisme  impeachment di negara-negara  yang  mengadopsi ketentuan ini juga berbeda-beda. Namun secara umum,  mekanisme  impeachment  pasti melalui  sebuah  proses  peradilan  tata negara,  yang  melibatkan  lembaga  yudi-katif, baik  lembaga itu adalah Mahkamah Agung  (Supreme  Court)  atau  Mahkamah Konstitusi  (Constitutional  Court).  Bagi negara-negara  yang  memiliki  2  lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi, maka  besar  kecenderungan  bahwa Mahkamah  Konstitusilah  yang  terlibat dalam  proses  mekanisme  impeachment tersebut.  Keterlibatan  Mahkamah  Konstitusi dalam proses impeachment itu sendiri berbeda  di masing-masing  negara,  tergantung  pada  sistem  pemerintahan  yang dimiliki  oleh  negara  tersebut  serta  tergantung  pula  pada  kewenangan  yang diberikan  oleh  Konstitusi  kepada  Mah-kamah  Konstitusi  dalam  keterlibatannya pada proses  impeachment.  Di  satu negara Mahkamah Konstitusi berada pada  bagian terakhir  dari  mekanisme  impeachment setelah proses itu melalui beberapa tahapan proses  di  lembaga  negara  lain.  Proses impeachment di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung.

Kemudian bukan hanya kali ini saja namun pernah pada 2019 3 pakar konstitusional dalam kesaksian mereka telah memperkuat upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ketiga pakar tersebut mengatakan tindakan Trump yang mencari bantuan campur tangan asing dalam pemilu AS adalah alasan jelas yang membuka peluang dirinya untuk dapat dimakzulkan. Hal Ini disampaikan dalam dengar pendapat di Komisi Kehakiman DPR AS Di komisi yang kini bertugas menimbang pemakzulan terhadap Trump itu, anggota DPR AS mendengarkan kesaksian dari sejumlah pakar konstitusi.

Berdasarkan kesaksian dan bukti, Presiden Trump telah melakukan kejahatan yang layak dimakzulkan karena menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden AS Profesor Hukum dari University of North Carolina Michael Gerhart, merujuk pada dirinya, Feldman, dan profesor hukum dari Stanford University Pamela Karlan. Gerhart bahkan menyebut tuduhan kejahatan politik Trump, termasuk suap serta menghalangi peradilan dan kongres lebih buruk daripada kesalahan presiden manapun. “Jika kita tidak dapat memakzulkan presiden yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, kita tidak lagi hidup dalam demokrasi – kita hidup dalam monarki atau kediktatoran,” tambah Feldman. Sementara itu, Karlan menegaskan upaya Trump menahan bantuan militer Ukraina sampai bersedia melakukan penyelidikan terhadap Joe Biden merupakan alasan dasar Trump untuk dimakzulkan.

Namun pakar keempat yakni profesor hukum dari George Washington University, Jonathan Turley, berbeda pendapat. Ia mengatakan bukti yang ada belum cukup memadai bahwa Trump melakukan pelanggaran hukum yang dapat membuatnya dimakzulkan. Dasar dakwaan Fase baru pemakzulan Trump tersebut digelar sehari setelah Kongres AS merilis laporan penyelidikan yang merinci bukti penyalahgunaan kekuasaan. Laporan itu menggarisbawahi rencana yang disusun oleh Trump, pengacara pribadinya Rudy Giuliani, sejumlah diplomat senior dan staf Gedung Putih untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar menyelidiki Joe Biden. Laporan sebelumnya dari Komisi Intelijen DPR AS diharap menjadi dasar bagi Komisi Kehakiman untuk menyusun dakwaan resmi menyangkut pasal pemakzulan Trump, yang dapat mencakup penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan penghinaan terhadap Kongres. Demokrat dilaporkan akan membawa laporan itu ke DPR AS untuk dilakukan pemungutan suara pada akhir Desember. Sementara itu, Trump yang tengah berada di London mengecam lawan-lawan politiknya karena melanjutkan sidang penyelidikan pemakzulan ketika ia harus menghadiri pertemuan puncak.

Tentunya dari upaya serta gejolak politik dunia yang kini sedang diperbincangkan serta sedang dibahas karena merupan isu politik internasional, kondisi politik Amerika Serikat kini sangat disorot dan sangat menjadi perbincangan para pakar politik di berbbagai belahan dunia. Upaya pemakzulan Trump juga menjadi catatan bagi politik Amerika Serikat karena presiden Donald Trump yang enggan mengakui kekalahannya dengan lapang dada , bahkan malah menuduh balik terjadi kecurangan. Hal itu sangat tidak etis dilakukan ooleh seorang presiden dari negara adidaya yang cukup banyak disorot oleh dunia luar. Dengan demikian sebagai Presiden terpilih maka Joe Biden akan juga dilantik pada 20 januari 2021 mendatang dan tentunya Trump harus lapang dada mengakui kekalahannya dan menyampaikan seruan kepada para pendukungnya agar tidak lagi melakukan protes terhadap hal tersebut.